Wamena – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersiap membangun Sekolah Rakyat pertama di wilayahnya dengan menyiapkan lahan seluas 7 hektare di Kampung Irliga, Distrik Bpiri, Kabupaten Jayawijaya. Sekolah ini dirancang sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan pendidikan nasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Papua Pegunungan, Yanius Y Telenggen, mengonfirmasi bahwa persiapan lahan telah ditinjau langsung oleh jajaran pemerintah provinsi dan daerah.
“Kami telah melakukan pengecekan ke lokasi bersama Bupati Jayawijaya Bapak Atenius Murib. Masyarakat Kampung Irliga sepenuhnya mendukung pembangunan ini, bahkan mereka sendiri yang menyiapkan lahan seluas 7 hektare,” ujar Yanius kepada wartawan di Wamena, Selasa (8/7).
Dukungan Masyarakat Adat
Pembangunan sekolah tersebut akan memanfaatkan tanah ulayat masyarakat Kampung Irliga. Menurut Yanius, masyarakat setempat telah menyatakan kesediaannya untuk melepas hak ulayat guna mendukung pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Proses pelepasan lahan akan segera difasilitasi secara resmi.
“Surat pelepasan hak ulayat akan segera diurus, disertai pengurusan sertifikat atas lahan tersebut agar proses pembangunan bisa segera dimulai,” jelasnya.
Tahapan Menuju Konstruksi
Usai proses legalitas tanah rampung, pemerintah provinsi akan menyurati Kementerian Sosial RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan studi kelayakan dan peninjauan lokasi pembangunan. Jika disetujui, pembangunan fisik Sekolah Rakyat akan segera dimulai.
“Jika sudah dianggap layak oleh Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, maka pembangunan bisa langsung dilakukan. Ini akan jadi pilot project untuk Papua Pegunungan,” katanya.
Bagian dari Agenda Trisula Pemerintah Pusat
Sekolah Rakyat merupakan program terobosan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyokong trisula pengentasan kemiskinan yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Presiden Prabowo bahkan telah menetapkan target pengoperasian 200 titik Sekolah Rakyat hingga akhir 2026.
“Papua Pegunungan jadi wilayah prioritas karena masih banyak daerah yang mengalami ketertinggalan pendidikan. Ini akan menjadi titik awal pembangunan SDM Papua secara menyeluruh,” tambah Yanius.
Berbasis Asrama dan Gratis Total
Sekolah Rakyat dirancang menggunakan sistem asrama penuh dan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh negara, mulai dari pendaftaran, kebutuhan hidup, hingga kelulusan.
“Biaya pendidikan, makanan, pakaian, buku, hingga kebutuhan harian semua gratis. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem akan menjadi prioritas penerima manfaat,” ujar Yanius.
Belum Pasti Tahun Mulai Konstruksi
Terkait waktu pelaksanaan pembangunan, Yanius mengaku belum bisa memastikan apakah proyek akan dimulai pada 2025 atau 2026. “Proyek ini masuk dalam alokasi APBN, tetapi kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat,” pungkasnya.
Diharapkan kehadiran Sekolah Rakyat ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan formal, tapi juga pusat transformasi sosial dan budaya lokal, serta simbol inklusi negara di wilayah pegunungan yang selama ini tertinggal dalam pembangunan nasional.
