Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatatkan capaian membanggakan dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan bahwa Kemendagri kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI—untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2014.
“Opini WTP yang kami terima dari BPK ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Kemendagri dinilai efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Tito dalam pemaparannya di hadapan anggota dewan.
Menurut Tito, penghargaan WTP dari BPK menjadi tolok ukur bahwa Kemendagri menjalankan tugasnya dengan komitmen tinggi terhadap prinsip good governance. Ia juga menekankan bahwa capaian tersebut tidak hanya sekadar simbol administratif, tetapi juga menjadi cerminan kepercayaan lembaga pengawas terhadap kerja nyata kementeriannya.
Dalam realisasi anggaran tahun 2024, Kemendagri berhasil menyerap Rp5,16 triliun atau setara dengan 96,55 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp5,3 triliun. Tito menyebut capaian itu sebagai hasil dari kerja konsisten jajarannya dalam mengelola dana negara secara bertanggung jawab.
Tak hanya dari BPK, penilaian positif juga datang dari Kementerian Keuangan. Kemendagri mencatat nilai kinerja anggaran tahun 2024 sebesar 93,68—masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Penilaian ini memperkuat posisi Kemendagri sebagai kementerian yang konsisten dalam disiplin anggaran dan efisiensi belanja.
Sementara itu, dari sisi akuntabilitas kinerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan skor 77,90 atau predikat “Sangat Baik (BB)” untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemendagri tahun 2024. Skor ini meningkat dari nilai 75,90 yang diperoleh pada tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, skor Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, skor mencapai 88,92 atau dalam kategori A-, naik signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya berada di angka 85,05.
Dalam aspek perencanaan pembangunan, Kemendagri mendapatkan nilai 98,95 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas berdasarkan parameter Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Skor ini menempatkan Kemendagri dalam kategori “Sangat Baik”, menandakan bahwa kementerian ini mampu menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program pembangunan secara terarah dan strategis.
Tito juga menyampaikan apresiasinya kepada Komisi II DPR RI yang selama ini secara aktif melakukan fungsi pengawasan terhadap Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menurutnya, capaian Kemendagri tidak bisa dilepaskan dari peran DPR RI sebagai mitra kerja yang kritis dan konstruktif.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang selama ini terus mengawal dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program-program kami. Tanpa pengawasan dan kerja sama yang solid, capaian ini tentu sulit diraih,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPR turut menyampaikan apresiasi atas prestasi Kemendagri. Namun, mereka juga mengingatkan agar kementerian tetap menjaga konsistensi dan tidak terlena dengan capaian administratif semata, tetapi lebih mengutamakan dampak nyata kepada masyarakat.
