Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai kontroversi setelah mengirim siswa nakal ke barak militer untuk menjalani pendidikan disiplin. Langkah ini, yang disebut sebagai program Demul, menimbulkan gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan. Bukannya meredam, Dedi bahkan berencana memperluas program ini untuk orang dewasa yang dianggap bermasalah, seperti mereka yang kerap mabuk atau berkeliaran di jalanan. Rencananya, mereka akan diserahkan ke Kodam III untuk menjalani pendidikan di Dodik Bela Negara.
Namun, kebijakan kontroversial ini langsung dihujani kecaman. Annisa Yudha dari Imparsial menilai tindakan Dedi sebagai bentuk nyata militerisasi ranah sipil yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip HAM. Ia khawatir langkah ini mengaburkan batas antara urusan sipil dan militer, menunjukkan inferioritas sipil terhadap militer, dan mengancam kebebasan sipil serta demokrasi.
Lebih jauh, Annisa mempertanyakan peran TNI yang kini terbebani urusan sipil, melebihi tugas pokok dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Menurutnya, mengirim anak-anak bermasalah ke lingkungan militer yang berpotensi kekerasan justru melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan non-diskriminatif. Ia menekankan bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan, dan kebijakan ini berpotensi memperkuat budaya kekerasan di dunia pendidikan. Alih-alih menyelesaikan akar masalah kenakalan anak, langkah ini dinilai keliru dan berbahaya. Pertanyaan besar pun muncul: apakah program Demul ini solusi efektif, atau justru ancaman serius bagi HAM dan demokrasi?
