Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, melontarkan usulan kontroversial: perluasan program pendidikan di barak militer untuk siswa bermasalah ke seluruh Indonesia. Usulan ini muncul setelah pertemuannya dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Jakarta, Kamis (8/5). Pigai optimis, jika program serupa di Jawa Barat sukses, Kementerian HAM akan mendorong Kementerian Pendidikan Nasional untuk menerapkannya secara nasional.
"Sukses di Jawa Barat? Kita akan dorong program ini masif ke seluruh Indonesia!" tegas Pigai. Ia meyakini program ini tak melanggar HAM, justru meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, mental, disiplin, dan tanggung jawab. "Semua itu selaras dengan HAM," tambahnya.
Awalnya, Kementerian HAM sempat khawatir program ini termasuk hukuman fisik (corporal punishment). Namun, setelah penyelidikan, kekhawatiran itu sirna. "Ternyata tidak ada hukuman fisik sama sekali," jelas Pigai.
Namun, usulan ini menuai pro dan kontra. Sebelumnya, program sekolah militer di Jawa Barat telah dikritik oleh Komnas HAM. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai TNI tak berwenang melakukan pendidikan kewarganegaraan. "Kewenangan TNI perlu dipertimbangkan ulang," ujar Atnike. Perdebatan pun semakin memanas, apakah program ini solusi efektif atau justru pelanggaran HAM? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
