Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua. Ia menilai, keputusan tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Namun, Deddy mengingatkan agar Gibran tidak hanya sekadar hadir secara simbolis. Ia berharap Gibran benar-benar menjalankan tugas di lapangan secara langsung dan tidak sering kembali ke Jakarta.
“Catatannya, jangan sering-sering pulang,” kata Deddy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Bukan Pembuangan, Tapi Tugas Kehormatan
Deddy menilai penempatan Gibran di Papua bukanlah bentuk pembuangan politik, melainkan amanah besar yang mencerminkan kepercayaan dan tanggung jawab negara. Menurutnya, Gibran merupakan sosok yang tepat untuk menangani persoalan kompleks di Papua.
“Yang paling tepat memang Gibran. Sudah benar itu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang-pergi,” ujarnya.
Ia menyebut tugas tersebut sebagai bentuk kesinambungan perhatian dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang selama dua periode menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan Papua.
Masalah Papua Perlu Pendekatan Langsung
Deddy menegaskan, setelah pembangunan infrastruktur besar-besaran selama satu dekade terakhir, masyarakat Papua kini menuntut keadilan yang lebih konkret, khususnya dalam akses pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.
“Kita lihat sendiri masyarakat Papua menolak program makan gratis karena mereka lebih memprioritaskan pendidikan. Itu kebutuhan dasar,” katanya.
Ia menambahkan, banyak warga pedalaman yang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. “Bayangkan, mereka berjalan berjam-jam di malam hari hanya untuk menukar hasil tani dengan sebungkus mi instan. Itu masalah ekonomi yang luar biasa,” ujar Deddy.
Gibran Diminta Serap Masukan Tokoh Lokal
Sebelum menjalankan tugasnya, Deddy menyarankan agar Gibran berdiskusi dengan tokoh lokal, akademisi, dan kementerian terkait agar memahami kompleksitas sosial dan politik di Papua. Ia juga menyoroti rendahnya kapasitas SDM di tingkat pemerintah daerah yang dinilai menghambat efektivitas program.
“Dana otonomi khusus saja tidak cukup, apalagi setelah pemekaran menjadi enam provinsi. Harusnya pusat ikut terlibat langsung,” tegasnya.
Usulan Penugasan Diangkat di Forum HAM
Sebelumnya, penugasan Gibran ke Papua diusulkan oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM, 2 Juli 2025. Menurut Yusril, pemerintah tengah menyiapkan mandat khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden demi percepatan pembangunan Papua.
Dukungan juga datang dari Staf Khusus Menhan Lenis Kogoya, yang mengajak Gibran turun langsung ke lapangan meneladani gaya kepemimpinan Presiden Jokowi saat mengunjungi Papua.
“Gibran harus turun lapangan. Harus didampingi saya. Seperti Jokowi, dia masuk ke rumah warga, naik gunung, ke mana-mana,” ujar Lenis saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Kamis (8/5/2025).
