Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menjadi sorotan. Jelang Muktamar Agustus-September 2025, wacana perubahan syarat pencalonan Ketua Umum mencuat. Hal ini menyusul munculnya sejumlah nama potensial dari luar kader internal partai.
Tengku Amrin, Ketua DPP PPP, menyatakan AD/ART partai bukanlah aturan sakral yang tak bisa diubah. "AD/ART bukan Al-Quran atau hadis, itu kesepakatan Muktamirin. Jika kader menginginkan perubahan, ya ubah saja," tegas Amrin dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Rabu (14/5). Pernyataan ini muncul sebagai respon atas nama-nama calon Ketua Umum yang berasal dari luar PPP.
Namun, pernyataan Amrin ini langsung mendapat tanggapan dari Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki. Saiful menekankan pentingnya menghormati hasil Mukernas Desember 2024 yang memutuskan untuk tidak mengubah AD/ART terkait syarat calon Ketua Umum. Ia menolak klaim adanya dukungan dari 20 DPW untuk perubahan tersebut.
Juru Bicara PPP, Usman Tokan, mengungkapkan setidaknya ada 9-10 nama yang berpotensi menjadi calon Ketua Umum. Nama-nama tersebut berasal dari internal dan eksternal partai. Dari internal, terdapat nama Plt. Ketua Umum Muhammad Mardiono, M. Romahurmuziy, Amir Uskara, Taj Yasin, hingga Sandiaga Uno. Bahkan, Suharso Monoarfa pun disebut masih berpeluang.
Sementara itu, nama-nama dari luar PPP yang santer disebut antara lain Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Saifullah Yusuf, Andi Amran Sulaiman, dan Agus Suparmanto. Usman menambahkan beberapa nama eksternal tersebut sudah mulai melakukan konsolidasi dan menjalin komunikasi dengan pimpinan wilayah. Pertarungan perebutan kursi Ketua Umum PPP tampaknya akan semakin menarik.